Pengelolaan Subak Tanah Lapang di Tengah Tantangan Air dan Cuaca di Bali

Pengelolaan lahan pertanian di wilayah tanah lapang sering kali melibatkan organisasi tradisional yang berperan penting dalam menjaga keteraturan dan keberlanjutan pertanian. Di daerah ini, sistem pengelolaan dijalankan oleh organisasi bernama Abdi Winangun, sebuah kelompok pengelola Subak Tanah Lapang (Subak Abian) yang menjadi pusat koordinasi bagi para petani dalam mengatur kegiatan bertani, pembagian tugas, hingga pembentukan aturan bersama.

Dalam kepengurusan organisasi tersebut, posisi ketua Subak dipegang oleh Ketut Degeng. Perannya mencakup pengawasan aktivitas pertanian, memastikan petani mengikuti aturan yang disepakati, serta menjaga agar kegiatan di lahan tetap berjalan sesuai prinsip solidaritas dan keberlanjutan yang menjadi dasar sistem subak.

Tanaman yang dibudidayakan di lahan ini terutama terdiri dari kacang tanah dan kacang panjang, dua jenis tanaman yang umum ditanam di tanah lapang karena tidak memerlukan air dalam jumlah besar. Meski demikian, ketersediaan air tetap menjadi faktor penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya panen. Berbeda dengan subak sawah yang mendapatkan aliran air irigasi teratur, subak tanah lapang sepenuhnya mengandalkan hujan sebagai sumber air utama. Ketergantungan pada cuaca ini membuat aktivitas pertanian sangat rentan terhadap musim kemarau panjang dan perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi.

Tantangan terbesar yang dihadapi petani di Subak Tanah Lapang berkaitan langsung dengan kekurangan air pada masa tanam. Kondisi tersebut dapat menyebabkan tanaman tidak tumbuh optimal atau, dalam istilah petani setempat, “tidak mentok” atau tidak berkembang maksimal. Situasi ini memaksa petani untuk memilih waktu tanam yang tepat dan sangat bergantung pada keberuntungan turunnya hujan.

Selain tantangan cuaca, sistem subak juga menetapkan aturan utama yang wajib dipatuhi oleh semua petani untuk menjaga kualitas panen dan kelestarian lahan. Salah satu aturan yang paling ditekankan adalah pemberian pupuk yang cukup dan tepat agar tanaman dapat berkembang dengan baik. Penerapan aturan ini menjadi standar bersama yang harus ditaati sebagai bagian dari komitmen menjaga produktivitas lahan dan menjaga agar hasil panen tetap stabil untuk seluruh anggota subak.

Keberadaan subak tanah lapang bukan hanya sistem pengairan tradisional, tetapi juga merupakan struktur sosial yang menyatukan para petani dalam satu kesepakatan hidup bersama. Jika suatu saat sistem subak menghilang, dampaknya bagi masyarakat Bali akan sangat besar. Hilangnya subak berarti hilangnya sistem kolektif yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan aktivitas pertanian. Tanpa subak, petani tidak lagi memiliki mekanisme bersama untuk mengatur waktu tanam, pembagian air, sistem kerja gotong royong, atau penyelesaian masalah secara adat. Ketidakhadiran sistem ini dapat menyebabkan:

1. Kekacauan dalam pengaturan air, terutama ketika musim kemarau panjang
2. Menurunnya solidaritas antarpetani, karena tidak ada lagi wadah musyawarah dan aturan bersama yang mengikat.
3. Kerusakan lahan yang lebih cepat, karena tidak ada standar perawatan dan pengelolaan lingkungan seperti yang biasa dijaga melalui aturan subak.
4. Menurunnya hasil pertanian, akibat tidak adanya koordinasi waktu tanam dan minimnya pengawasan dalam penggunaan pupuk atau perawatan tanaman.
5. Pudarnya warisan budaya Bali, karena subak bukan hanya sistem pertanian, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan filosofi Tri Hita Karana yang menjaga harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas.

Melalui wawasan yang diberikan oleh pengurus subak seperti Ketut Degeng, dapat terlihat bahwa keberadaan subak tanah lapang tetap memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat petani. Meskipun penuh tantangan, komitmen untuk mempertahankan tradisi dan menjaga keberlanjutan pertanian menjadi pondasi utama agar lahan tetap produktif dan masyarakat tetap memiliki harapan dalam menghadapi perubahan lingkungan.